Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional  
Foto Kegiatan
Perlu Adanya Kerjasama Intensif Antar Stakeholder Demi Meningkatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia
Balitbangkumham Melakukan Tes Swab Kepada Seluruh Pegawainya Demi Mencegah Penyebaran Covid-19
Pluralisme Merupakan Kunci Menjaga Persatuan Indonesia
Perubahan Mindset dan Budaya Dalam Melayani Masyarakat Merupakan Kunci Keberhasilan dalam Survei Layanan 3A
Penerapan SPIP Balitbangkumham Mendapatkan Apresiasi dari BPKP
Kemenkumham Usulkan 520 Satker Zona Integritas
MEMBANGUN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DENGAN SIPKUMHAM
Obrolan Peneliti (Opini) SIPKUMHAM dalam Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti.
Seluruh Informasi Hukum di Balitbangkumham Sudah Terintegrasi di JDIH Nasional
Memperkuat Kompetensi Peneliti soal Metode Kuantitatif
Menkumham Apresiasi Inovasi Balitbangkumham
Jakarta (09/07) – Pusbangdatin Balitbangkumham mengenalkan aplikasi SIPKUMHAM ke kalangan internal. Aplikasi yang dikembangkan bersama USAID dan The Asia Foundation ditargetkan siap dipakai tahun ini. SIPKUMHAM bertujuan untuk mendukung pembuatan kebijakan di bidang hukum dan HAM yang berbasis bukti. “Istilahnya Evidence-Based Policy Making,” jelas Machyudie, Kepala Bidang TI Balitbangkumham. SIPKUMHAM bekerja dengan teknologi artificial intellegence dan crawling data. Dengan teknologi ini, aplikasi dapat menjaring ribuan data hukum, HAM dan layanan publik yang terpublikasikan di media online dan media sosial secara realtime. Tidak berhenti disitu, SIPKUMHAM juga mampu mengklasifikasikan berita tersebut dalam isu permasalahan hukum, HAM dan layanan publik. Machyudie menjelaskan bahwa ke depan, data SIPKUMHAM dapat dipakai peneliti untuk melihat gambaran besar isu hukum, HAM dan layanan publik yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Selain peneliti, hadir juga pejabat struktural dan JFU Balitbangkumham. (*Humas)
Pembangunan Zona Integritas Tidak Bisa Dipahami Sebagai Pengumpulan Dokumen Saja
Balitbangkumham menerima kunjungan studi tiru proses Pembangunan Zona Integritas dari Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Dirjen Hak Asasi Manusia
Balitbangkumham mengikuti rapat dengan Inspektorat Jenderal dan para Staf Ahli membahas mekanisme penentuan dan pendampingan satker yang akan diusulkan sebagai WBK/WBBM 2020
Ditjen Pemasyarakatan Meluncurkan Aplikasi SIKAP dan Teknologi Biometrik
Sebarkan Semangat Persaudaraan dalam Perayaan Natal
KABADAN LANTIK PEJABAT STRUKTURAL DAN PENELITI UTAMA
Hasil Survei Balitbangkumham Menunjukan 43 Satker Imigrasi Berpotensi Meraih WBK
JANJI KINERJA BALITBANGKUMHAM
Menteri Hukum dan HAM Berharap Tahun Ini Banyak Satker Yang Meraih WBK/WBBM
Balitbangkumham Akhirnya Meraih Predikat WBK
Pimpinan Harus Jadi Role Model Perubahan
Tahun 2020 Balitbangkumham akan Teliti Deteksi Dini Keamanan di Lapas
Aturan Soal Rehabilitasi Harus Sinergi
WORKSHOP TEKNIK PENULISAN BUKU ILMIAH
APLIKASI SIPKUMHAM DITARGETKAN SELESAI AKHIR 2019
Deputi Reformasi Menpan RB: Balitbangkumham satu tahun ini membuat perubahan progesif
BPSDM meminta Balitbang kaji soal Corpu
INI DIA PEMENANG PADA KONFERENSI ILMIAH BALITBANGKUMHAM
Mediator harus Berperan Kuat dalam Penyelesaian Sengketa KI
Amin Salasa terpilih Pegawai Teladan Triwulan IV
KEMBALI MENJABAT, YASONNA SIAP MERANCANG OMNIBUS LAW
JDIHN Perlu Menjaring Keterlibatan Aktif Masyarakat Lewat Sosialisasi
Balitbangkumham Bertanggung Jawab atas Tiga Sasaran Strategis Kemenkumham tahun 2020
Mediator harus Berperan Kuat dalam Penyelesaian Sengketa KI
BALITBANGKUMHAM TERIMA JDIHN AWARDS
PRESENTASI KAJIAN ISU AKTUAL: REHABILITASI Dan GANTI RUGI KORBAN SALAH TANGKAP
URGENSI PENATAAN REGULASI BAGI KEMUDAHAN BERUSAHA
DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM
Forum Group Discussion FGD Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
BALITBANG HUKUM DAN HAM SUSUN NASKAH AKADEMIK RUU PERUBAHAN UU HAM
Presentasi Draft Laporan Penelitian Tentang Sistem Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Sumatera Utara
Sosialisasi Hukum Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi
Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Analisis Dampak HAM Terhadap Rancangan UU Pemasyarakatan
PRESENTASI DESAIN PENELITIAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI BAWAH 21 TAHUN
BALITBANG HUKUM DAN HAM DORONG DPR JADIKAN RUU PERAMPASAN ASET PRIORITAS PROLEGNAS
Presentasi Laporan Akhir Penelitian Analisis Dampak HAM RUU Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
PENELITI BALITBANG HUKUM DAN HAM BAHAS PEMENUHAN JUSTISIABILITAS HAK EKOSOB
PERLINDUNGAN HAK SIPIL BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
Rapat Koordinasi 2
Rapat Koordinasi